GuruPAUDDikmas, Mataram – Pemerintah terus berupaya menurunkan angka stunting di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya melalui Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menyelenggarakan “Koordinasi Bimbingan Teknis Strategi Pelatihan Guru PAUD Desa untuk Percepatan Penurunan” di Mataram, NTB, pada 5-7 Agustus 2024.
“Masa kecil harus dikawal dengan baik, bahkan sejak usia dalam kandungan. Pemberian gizi yang baik harus dilakukan kepada anak usia dini,” ujar Plt. BGP NTB, Santi Ambarrukmi.
Menurut Santi yang juga menjabat sebagai Direktur Guru PAUD dan Dikmas tersebut, pengetahuan tentang pentingnya pencegahan stunting perlu disampaikan kepada setiap orang tua dalam setiap kesempatan, mulai dari posyandu sampai dengan lingkungan PAUD. “Yang perlu kita koordinasikan adalah bagaimana upaya mencegah stunting dan bagaimana menanganinya,” ujarnya saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan tersebut.
Dalam kegiatan tersebut, Santi memaparkan data prevalensi stunting di NTB, yakni rata-rata 32% di kabupaten/kota. Namun, hal yang menggembirakan adalah terdapat kabupaten yang berhasil menurunkan stunting hingga 13,9% yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat. Angka tersebut jauh di bawah rata rata nasional, yaitu 21,6%.
Santi pun berharap, pemerintah-pemerintah daerah yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan dapat berbagi kepada yang lainnya. Misalnya, Sumbawa Barat (NTB) dan juga Kabupaten Tana Tidung (Kalimantan Timur) yang berhasil menurunkan angka rata-rata stunting hingga kurang dari 20%.
“Tentunya tidak hanya Kemendikbudristek, tetapi perlu dukungan semua pihak untuk dapat menuntaskan stunting ini,” kata Santi.
Santi juga menjelaskan bahwa Direktorat Guru PAUD dan Dikmas sebagai salah satu satuan kerja yang mendapat amanah untuk percepatan penurunan stunting telah melakukan berbagai upaya, di antaranya sosialisasi di 17 provinsi agar pemerintah daerah peduli dalam menjalankan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 untuk menurunkan angka stunting hingga 14%pada tahun 2024.
Adapun upaya lainnya adalah dengan memberikan “Bimtek Calon Pelatih” (BCP) untuk 20 orang guru PAUD di setiap kabupaten/kota dalam penanganan stunting. Santi berharap, para guru yang telah dilatih tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat. Sehingga, dalam 1 desa terdapat 1 guru terlatih yang dapat mengimbaskan kepada guru lain di desanya.
Untuk mempermudah pemerintah daerah, Direktorat Guru PAUD dan Dikmas telah mengeluarkan modul pelatihan yang memuat materi-materi penanganan stunting sebanyak 32 jam pelajaran (JP). Santi pun berharap akan ada percepatan pelatihan guru PAUD Desa dengan menggunakan dana desa. Selain itu, “Diharapkan ada inovasi dari masing masing kabupaten untuk percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara BGP NTB, Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Bunda PAUD, serta unsur pemerintahan daerah. Penandatanganan komitmen bersama ini bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah melakukan diklat penanganan stunting bagi guru PAUD yang ada di desa. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan modul diklat pada tautan https://gurupauddikmas.kemdikbud.go.id/repo/Modul. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pelaksanaan diklat tersebut karena stunting merupakan salah satu agenda prioritas yang harus dilaksanakan di setiap daerah.
Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pemberdayaan masyarakat desa, dan Bunda PAUD kabupaten/kota di NTB. (M.Shalehuddin Al’Ayubi-PTP Direktorat Guru PAUD dan Dikmas)