Evaluasi Pelatihan Daring dan Ujicoba SIM Diklat

Spread the love

GTK PAUD – Palembang, tanggal 4-7 April 2021, Sekretaris Wakil Presiden bersama Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil/Stuntin (TP2AK), serta Kemendikbud melalui Direktorat GTK PAUD, menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pilot Project Pelatihan Guru PAUD Secara Daring dan Ujicoba Penginputan Data Pilot Project Ke Aplikasi Sim Diklat.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Excelton, Palembang itu menghadirkan peserta sebanyak 114 orang dari berbagai unsur terkait baik secara offline maupun daring. Mereka adalah dari Sekretariat Wakil Presiden (13 orang); TP2AK Setwapres (10 orang); Direktorat GTK PAUD Kemendikbud (12 orang); serta dari Direktorat PSB Desa Pedesaan, Kemendes PDTT (2 orang), tim ECED INEY-World Bank.

Selain itu, juga menghadirkan perwakilan dari lima kabupaten/kota pilot projek Percepatan Pencegahan Stunting: Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dari kelima daerah tersebut yang dihadirkan meliputi 15 orang unsur dari Dinas pendidikan dan PMD, 35 orang perwakilan dari narasumber lokal (alumni PCP), dan 15 orang peserta pilot projek. Kegiatan ini juga mengundang peserta lokal dari Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin untuk mengikuti workshop sekaligus melakukan ujicoba Sim Diklat bersama kabupaten pilot project. Masing-masing daerah ini mengirimkan sebanyak 5 orang perwakilan dari unsur guru PAUD, Ormit dan perwakilan dinas pendidikan setempat.

Narasumber yang diterjunkan di ataranya: Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan; Direktur GTK PAUD, Dr. Santi Ambarrukmi M.Ed yang diwakili Dr. Pujiarto, Koordinator Kelompok Kerja Transformasi Kepemimpinan, Direktorat GTK PAUD; perwakilan Direktur GTK PAUD, Kemendikbud, Kepala PP PAUD dan Dikmas Jawa Barat, Kepala PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, memaparkan Progres dan Tantangan Implementasi Stranas Percepatan Pencegahan Stunting. Dalam paparannya, Suprayoga mengatakan bahwa kabupaten/kota dengan prevalensi stunting dibawah 20% naik dari 34 kabupaten/kota pada 2018 menjadi 81 kabupaten/kota pada tahun 2019, dengn catatan, persentase yang digunakan menjadi parameter tinggi rendahnya prevalensi stunting adalah 20%. Jika dilihat perbandingan antarwilayah per kabupaten/kota tahun 2019 terdapat 81 kabupaten/kota yang prevalensi stuntingnya sudah baik atau di bawah 20%. Jika dilihat sebarannya, provinsi yang prevalensinya di bawah 20% meliputi: Bali, Kepulauan Riau, Kep Bangka Belitung dan DKI Jakarta. “Tetapi masih ada 28 provinsi yang prevalensi stuntingnya 20-40% dan terdapat dua provinsi yang prevalensi stuntingnya masih di atas 40% yakni Sulawesi Barat dan NTT,” katanya,

Sedangkan peran Direktorat GTK PAUD dalam percepatan penceghan stunting telah menunjukkan hasil menggembirakan dengan telah menyiapkan modul pelatihan guru PAUD dan memasukkan isu gizi. “Tahun 2019 sudah sebanyak 1.966 guru PAUD pelatih sudah dilatih di 100 kabupaten/kota dan tahun 2020 sebanyak 1.857 orang sudah dilatih di 100 kabupaten/kota,” ujarnya.

Di sisi lain, juga disampaikan bahwa program bantuan pangan (SEMBAKO) telah dinaikkan indeks bantuannya menjadi 200 ribu rupiah setiap KPM/bulan, dan KPM telah diperluas menjadi 20 juta. “Saat ini sudah menjangkau lebih dari 90% KPM. Demikian pula denga perluasan akses air minum yang ayak telah diperluas hingga sebesar 89,27%. Kondisi ini naik 1% dari tahun 2018 ke 2019. Akses sanitasi juga telah diperbaiki hingga mencapai 79%. Akan tetapi masih ada 7,61% yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS),” ujar Suprayogi.

Setwapres, katanya juga terus menerapkan strategi komunikasi yang telah disusun dengan cara mengedukasi langsung dan kampanye melalu media massa, media cetak maupun media sosial. Demikian juga dengan pesepsi tentang stunting telah terjadi peningkatan pemahaman di masyarakat. “Pemahaman stunting dengan kategori baik dari 7,2% menjadi 12,2%, dan kategori cukup dari 28,6% menjadi 40,6%,” jelasnya.

Akan tetapi, masih ada kendala dalam percepatan pencegahan stunting di Indonesia. Suprayoga mengatakan, bahwa terdapat dua kendala besar yakni, desentralisasi dan konvergensi program. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program dilakukan di semua tingkatan pemerintah, dari pusat hingga desa. “Di mana tiap tingkatan pemerintahan memiliki program, kegiatan dan dana. Tiap kementerian/lembaga juga punya berbagai program, kegiatan dan dana terkait pencegahan stunting. Ini menjadi tantangan,” katanya. “Tantangan kedua adalah memastikan konvergensi program dan kegiatan yang didanai oleh tiap tingkatan pemerintahan, sehingga mereka menyasar target rumah tangga 1.000 HPK dan tidak tumpang tindih,” tambah Suprayogi.

Sebagai solusi, Strategi Nasional (Stranas) Stunting sebagai referensi bersama dalam pelaksanaan program di semua tingkatan. “Kepala daerah perlu melakukan komitmen dengan Setwapres untuk pelaksanaan program, perlunya dukungan pendanaan diberikan kepada K/L, pemerintah daerah dan pemerintah desa diharapkan memasukan intervensi prioritas terselenggara. Di samping itu perlunya penajaman program K/L untuk menyasar target program, rumah tangga 1000HPK, serta membangun sistem monev terpadu yang melibatkan para penyelenggara program,” pungkasnya.

Sementara itu, Dr. Pujiarto, yang mewakili Direktur GTK PAUD menyampaikan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mengetahui efektivitas dukungan proses penyelenggaraan kegiatan pilot project Pelatihan Guru PAUD Desa secara online. “Serta untuk mendapatkan masukan dari berbagai macam unsur yang terlibat terhadap proses pelaksanaan kegiatan pilot project Pelatihan Guru PAUD Desa secara online, dan untuk ujicoba Penginputan Data Pilot Project Ke Aplikasi New Sim Diklat,” katanya. ***