Berita

Berita Terbaru

Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  Nomor: 163/sipers/A6/III/2023 Mendikbudristek Apresiasi Jajarannya Atas Capaian SAKIP dan Kinerja Anggaran Tahun 2022

Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 163/sipers/A6/III/2023 Mendikbudristek Apresiasi Jajarannya Atas Capaian SAKIP dan Kinerja Anggaran Tahun 2022

Siaran Pers

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi


Nomor: 163/sipers/A6/III/2023

Mendikbudristek Apresiasi Jajarannya Atas Capaian SAKIP dan Kinerja Anggaran Tahun 2022


Jakarta, 31 Maret 2023 – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi komitmen tinggi jajarannya di semua satuan kerja dan unit kerja yang telah memastikan kebijakan Merdeka Belajar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Demikian disampaikan dalam acara Penganugerahan Penghargaan Mendikbudristek kepada Unit Kerja dan Satuan Kerja dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kinerja Anggaran, dan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Tahun 2022, yang berlangsung di Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

SAKIP mengukur kesesuaian antara perencanaan dan implementasinya, baik dari sisi pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran; sedangkan kinerja pelaksanaan anggaran mengukur kualitas proses pelaksanaan anggaran dan mengukur kualitas hasil pelaksanaan anggaran, baik dari aspek implementasi maupun aspek manfaat termasuk capaian keluaran (output), capaian hasil (outcome), serta dampak terhadap kinerja organisasi. 

Dikatakan Mendikbudristek, prinsip dan orientasi kinerja dalam menjalankan pemerintahan tidak bisa lagi diukur dari bagaimana sebuah kebijakan atau program dikirim ke pemangku kepentingan. Tetapi bagaimana kebijakan dan program tersebut diterima, menjadi sebuah capaian, dan memiliki kebermanfaatan yang masif. Berbagai capaian dan kebermanfataan yang telah terwujud melalui terobosan-terobosan Merdeka Belajar sesungguhnya adalah hasil dari perjuangan seluruh jajaran di Kemendikbudristek dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. 

“Kegiatan Penghargaan Mendikbudristek di bidang SAKIP, Kinerja Anggaran, dan Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja keras Ibu dan Bapak semua,” ucapnya. 


Dalam pantauan Menteri Nadiem, selama tiga tahun ia melihat komitmen dari seluruh unit kerja dan satuan kerja di Kemendikbudristek telah menghasilkan sejumlah capaian membanggakan. Tahun lalu, Kemendikbudristek memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai salah satu kementerian yang memiliki kinerja anggaran terbaik dibandingkan dengan 15 kementerian/lembaga lainnya pemegang nilai pagu yang besar.

Berikutnya, Kemendikbudristek memperoleh penilaian akuntabilitas kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kemudian, terkait keterbukaan informasi publik, Kemendikbudristek juga terus meraih kualifikasi informatif dari Komisi Informasi Pusat, serta berbagai penghargaan dari media dan lembaga terkait, khususnya untuk pengelolaan komunikasi. 

Selain itu, menurut Nadiem, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi seluruh jajarannya di unit eselon 1 dan 2, PTN, LLDIKTI, UPT, dan satker yang berada di luar negeri, untuk semakin memperkuat gotong royong dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebab ke depannya, tantangan dalam menjalankan tugas dan peran akan semakin kompleks. “Bapak/Ibu harus membawa tongkat estafet Merdeka Belajar, melanjutkan transformasi yang telah kita dorong selama ini, dan memastikan anak-anak Indonesia bisa sepenuhnya belajar dengan bahagia dan merdeka,” tekannya. 
Pada kesempatan ini, Mendikbudristek mengucapkan selamat kepada unit kerja dan satuan kerja yang memperoleh penghargaan di bidang SAKIP, NKA, dan Keterbukaan Informasi publik. “Besar harapan saya bahwa penghargaan ini akan menjadi penyemangat bagi Ibu dan Bapak semua untuk semakin memperkuat kinerja individu maupun kinerja unit dan satuan kerja tempat Ibu dan Bapak mengabdi,” tuturnya. 

Sementara bagi satuan kerja dan unit kerja yang masih belum memperoleh penghargaan, Menteri Nadiem mengajak untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga, akuntabilitas layanan, serta keterbukaan informasi publik. “Saya yakin kita semua memiliki komitmen bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance yang mencakup kualitas penganggaran, berbasis pada kinerja dan data, berorientasi kepada hasil, serta pemenuhan asas keterbukaan informasi publik. Mari bersama-sama meneruskan perjalanan Merdeka Belajar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik,” imbau Nadiem.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti menyampaikan bahwa pada 2022, Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi SAKIP atas 303 unit kerja di Kemendikbudristek. Evaluasi tersebut mencakup bagaimana unit kerja melakukan perencanaan kinerja, implementasi, serta monitoring dan evaluasi sehingga berdampak pada kinerja organisasi. 

Secara keseluruhan, terdapat peningkatan jumlah unit kerja di Kemendikbudristek yang meningkat Predikat SAKIP-nya menjadi A dengan persentase 58,08 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya (2021) dengan nilai 42,78 persen. Selain itu, Predikat SAKIP Kemendikbudristek, yang dievaluasi oleh Kemen PAN dan RB juga semakin menunjukkan perbaikan di mana terdapat kenaikan dari tahun 2021, yakni sebesar 78,92 menjadi 79,87 (predikat sangat baik) di tahun 2022. 
Sedangkan terkait kinerja anggaran, Kemendikbudristek selalu menjadi salah satu K/L terbaik dalam pengelolaan anggaran yang dinilai oleh Kemenkeu berdasarkan tingkat capaian output, outcome, efisiensi, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta realisasi Penyerapan Anggaran. “Terima kasih kepada Kemenpan RB yang terus membersamai Kemendikbudristek dalam meningkatkan kinerja organisasi,” ujar Suharti. 

Penghargaan berikutnya terkait keterbukaan informasi publik yang bekerja sama dengan Komisi Informasi Pusat. Indikator penilaian kepatuhan keterbukaan informasi publik yaitu mencakup pengembangan laman (website), pengumuman informasi publik, pelayanan informasi publik, dan penyediaan informasi publik. Pada 2022, ada 47 unit kerja yang berpartisipasi dalam evaluasi keterbukaan informasi publik. Sebanyak tiga unit kerja meraih kualifikasi tertinggi yakni Informatif, enam unit kerja meraih kualifikasi cukup Informatif, delapan unit kerja meraih kualifikasi kurang informatif dan sisanya tidak informatif. “Mudah-mudahan ke depan semakin banyak unit kerja yang masuk kategori informatif,”harap Sesjen Suharti. 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto mengatakan bahwa sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan instrumen untuk memastikan bahwa seluruh unit kerja mampu merumuskan kinerja yang ingin diraih untuk kemudian merancang program dan mengalokasikan anggaran. Dengan cara itu, prinsip result oriented government dapat diwujudkan.
“Saya mengapresiasi unit kerja di Kemendikbudristek yang mendapat apresiasi terkait keberhasilannya dalam menerapkan SAKIP. Semgoa ke depan implementasinya makin baik sehingga result oriented government bisa kita wujudkan,” harap Erwan. 

Selanjutnya, Pelaksana tugas (Plt.) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, KemenPPN/ Bapennas, Subandi turut memberi apresiasi. Menurutnya, pencapaian satker dalam menerapkan SAKIP patut dicontoh dan bermanfaat bagi perwujudan dunia pendidikan yang lebih berkualitas. 

Kemudian, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata pada kesempatan ini juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran Kemendikbudristek yang telah memastikan seluruh kegiatan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi berjalan dengan baik dan akuntabel. Oleh karena itu kata Isa, dari akuntabilitas yang baik tersebut, Kemendikbudristek dapat terus menyinergikan langkah  untuk meningkatakan kualitas pengelolaan anggaran agar semakin relevan dengan keluaran dan capaian hasil kementerian. “Mari kita tingkatkan terus kinerja kita dalam pengelolaan anggaran,” ucap Isa.
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti menambahkan Kemendikbudristek adalah salah satu kementerian yang sangat peduli dengan peningkatan kualitas SDM. Oleh karenanya, peran para pengelola anggaran menjadi sangat penting terutama dalam menentukan output. “Selamat atas capaiannya dari segi anggaran semoga menjadi penyemangat bagi kinerja kita agar lebih baik ke depan,” pungkasnya. 

Daftar Pemenang Anugerah SAKIP, Kinerja, dan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Tahun 2022

Penerima penghargaan SAKIP terbaik tahun anggaran 2022 terbagi atas kategori unit eselon 1, unit eselon 2, perguruan tinggi negeri (PTN), dan unit pelaksana teknis (UPT). Untuk unit eselon 1 pemenangnya adalah 1) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (90,00); 2) Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (89,25); dan 3) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (88,15).
Berikutnya, penerima penghargaan SAKIP dengan nilai tertinggi pertama (90,00) untuk unit eselon 2 ada tiga pemenang, yaitu adalah 1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai; 2) Pusat Data dan Teknologi Informasi; serta  3) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sedangkan untuk nilai tertinggi kedua (89,25) adalah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Kemudian, untuk nilai tertinggi ketiga (88,05) ada dua pemenang, yaitu Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa serta Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. 

Selanjutnya, penerima penghargaan SAKIP untuk PTN adalah 1) Universitas Indonesia (90,00); 2) Universitas Negeri Semarang (88,15); dan 3) Universitas Airlangga (87,85). Sementara itu, penerima penghargaan SAKIP untuk nilai tertinggi pertama kategori UPT adalah 1) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta (89,45). Untuk nilai tertinggi kedua (89,25) ada dua, yaitu BPMP Jawa Tengah dan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai tertinggi ketiga (89,10) pemenangnya adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah.
Daftar penerima penghargaan NKA terbaik tahun anggaran 2022 diberikan kepada unit organisasi eselon 1, satuan kerja unit organisasi eselon 2 pusat, PTN sebagai badan hukum, PTN dengan pola pengelolaan keuangan BLU, PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya, dan satuan kerja UPT.

Penghargaan untuk kategori unit organisasi eselon 1 diberikan kepada 1) Inspektorat Jenderal (96,29); 2) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (94,87); dan 3) Direktorat Jenderal Kebudayaan (94,00). Kategori satuan kerja unit organisasi eselon 2 pusat, penghargaan diberikan kepada 1) Direktorat Kursus dan Pelatihan (98,87); 2) Sekretariat Jenderal PAUD Dasmen (97,78); dan 3) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (97,67).
Untuk kategori PTN sebagai badan hukum, penghargaan diberikan kepada 1) Universitas Pendidikan Indonesia (92,30); 2) Universitas Indonesia (92,28); dan 3) Universitas Sebelas Maret (91,81). Untuk kategori PTN dengan pola pengelolaan keuangan BLU, penghargaan diberikan kepada 1) Universitas Terbuka (96,60); 2) Universitas Negeri Surabaya (96,11); dan 3) Universitas Syah Kuala (96,10). 

Kategori PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya, penghargaan diberikan kepada 1) Politeknik Negeri Bengkalis (98,39); 2) Politeknik Negeri Ketapang (98,29); dan 3) Politenik Negeri Jember (98,21). Untuk kategori satuan kerja UPT, penghargaan diberikan kepada 1) BPMP Provinsi Gorontalo (99,91); 2) BPMP Provinsi NTB (99,49); dan 3) BPCB Sulawesi Selatan (99,39).
Penerima penghargaan keterbukaan informasi publik kualifikasi informatif terbaik tahun anggaran 2022 adalah 1) Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Mesin dan Teknik Industri (92,33); 2) Politeknik Negeri Madura (90,59); 3) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Padang (90,50). Sementara itu, untuk kualifikasi cukup informatif adalah 1) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara (75,58); 2) Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat (71,52); 3) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatra Utara (71,35); 4) Politeknik Negeri Padang (68,03); 5) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Bandung (63,53); serta 6) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Banda Aceh (60,43). 
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI        
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar

Selengkapnya 
Pentingnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan  Stunting

Pentingnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang terlihat dari panjang atau tinggi badan di bawah standar anak seumurnya (Kementerian Kesehatan, 2018). Angka stunting di Indonesia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Rikesda) Tahun 2018 mencapai 30,8% atau sekitar 7 juta anak Balita. Meskipun angka ini telah mengalami penurunan dari tahun 2013 yang mencapai 37,2%, tetapi tetap saja angka stunting masih tergolong tinggi, yaitu masih terdapat 1 dari 3 anak balita Indonesia mengalami stunting. Prevalensi (proporsi dari populasi) stunting pada balita tergolong tinggi atau sangat tinggi di hampir semua provinsi di Indonesia.

Pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada Perpres tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Guru PAUD dan Dikmas diberikan amanah untuk melaksanakan peningkatan mutu dan kompetensi guru PAUD dalam upaya percepatan penurunan stunting. Guru PAUD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan proses pembelajaran kepada anak usia dini guna memberikan stimulasi terhadap aspek perkembangannya, sehingga dapat terhindar dari stunting. Kelak mereka hadir sebagai generasi emas dan berkualitas bagi Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Direktorat Jenderal GTK, Kemendikbudristek melaksanakan program Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar bagi GTK PAUD di 100 Kabupaten/Kota lokasi fokus (lokus) stunting mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Materi yang diberikan adalah materi yang diperkaya dengan substansi kesehatan dan gizi. Target jumlah yang dilatih melalui kegiatan Bimtek PCP Stunting ini adalah 2.000 orang GTK PAUD di 100 Kabupaten/Kota lokus stunting. Kegiatan Bimtek PCP Stunting ini telah melatih sejumlah 2.438 orang guru PAUD di tahun 2022.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan, guru PAUD yang menjadi peserta pelatihan wajib mengerjakan tugas mandiri sebanyak 80 jam pelajaran (JP). Sebelumnya, mereka harus lulus dalam sesi pelatihan tatap muka sebanyak 60 JP dengan nilai minimal 70 (cukup baik).

Tugas mandiri terdiri atas pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran dalam pelatihan (RP3) dan bahan tayang serta ringkasan materi untuk 2 mata latih substansi yang dikaitkan dengan upaya percepatan penurunan stunting, membuat video simulatif cara melatih sesuai RP3, menulis peristiwa pembelajaran (refleksi dalam melatih), dan menyusun laporan tugas mandiri sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan.

Guna menilai seluruh tugas mandiri yang telah dilakukan oleh peserta, tanggal 1 sampai dengan 4 Februari 2023 di Bigland Hotel Bogor dilaksanakan pembahasan dan penilaian laporan tugas mandiri PCP Diklat berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan Stunting Tahap V tahun 2022. Proses ini merupakan upaya direktorat untuk menghadirkan para narasumber yang berkualitas. Mereka akan diberdayakan di wilayahnya masing-masing untuk mendesiminasi materi dan sikap dalam upaya penurunan angka pravalensi stunting.

Penulis : Bambang Susanto


Selengkapnya 
Peningkatan Akuntabilitas Ormas Pelaksana Program Organisasi Penggerak

Peningkatan Akuntabilitas Ormas Pelaksana Program Organisasi Penggerak

Jakarta - Program Organisasi Penggerak merupakan program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Program tersebut berdasarkan model-model pelatihan. Organisasi Penggerak hadir sebagai langkah lompatan dan perwujudan inovasi pembelajaran untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik yang fokus pada peningkatan literasi, numerasi dan penguatan pendidikan karakter. Sasaran POP adalah organisasi masyarakat pelaksana Program Organisasi Penggerak

 

Organisasi pelaksana program organisasi penggerak perlu menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana POP agar tujuan program dapat tercapai. Dalam pengelolaannya, dana tersebut harus digunakan dengan benar dan transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan secara berkala, melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana, dan melakukan evaluasi terhadap program yang dibiayai dari dana tersebut.

 

Direktorat Guru PAUD dan Dikmas memandang perlu diberikannya pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan dana yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuannya agar program dapat berjalan dan memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya serta siswa pada khususnya.

 

Pada kesempatan ini, Direktur Guru PAUD dan Dikmas, Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed. memberikan arahan yaitu “Transparan dalam penggunaan keuangan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaanya. Taat azas terhadap aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, efektif, dan efisien, serta tepat waktu”.

 

Pada kegiatan ini para Ormas pelaksana POP didampingi dalam simulasi untuk pelaporan bulanan serta perbaikan dokumen yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sehingga dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Ormas pelaksana POP dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana banpem POP.

 

Pandu - Direktorat Guru PAUD dan Dikmas

Jumat, 3 Februari 2023

Selengkapnya 
MENULIS SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI

MENULIS SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI

Direktorat Guru PAUD dan Dikmas memiliki tugas meningkatkan kompetensi Guru PAUD dan Pendidikan Masyarakat.  Dengan kegiatan Pembuatan Media Publikasi melalui Buku Praktik Baik yang dilakukan direktorat, diharapkan mampu meningkatkan literasi di kalangan guru dan pendidik masyarakat. Kegiatan ini mendorong para guru dan tenaga kependidikan untuk berani mencoba menulis. Menulis hingga menghasilkan karya yang bermanfaat untuk berbagai kalangan.

Peserta kegiatan dibekali Informasi dan pengetahuan yang mampu mendorong mereka untuk berani menulis. Menurut narasumber dari redaktur Media Indonesia Eko Suprihatno, dalam menulis harus memiliki moto 3M yaitu Menulis, Menulis dan Menulis. Kemauan menulis harus dimulai karena jika ditunda saja sebentar akan hilang ide dalam menulis. Itulah yang dimaksud ide itu mahal. Eko memberikan tips, jika kita menemukan ide dalam menulis lekaslah dicatat ide tersebut. Jika ide tersebut lalai kita catat dijamin beberapa jam kemudian kita akan lupa dengan ide tersebut.

Menulis adalah media untuk kita menuangkan kreativitas kita. Media belajar yang baik karena dengan menulis, ide dan pengetahuan kita akan terus diasah. Untuk itu mulailah kita menulis.

Penulis: Hendrayatna Prawiranegara

Selengkapnya 
GTK Kemendikbudristek Raih Prestasi di MTQ VI KORPRI Tingkat Nasional

GTK Kemendikbudristek Raih Prestasi di MTQ VI KORPRI Tingkat Nasional

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan meraih prestasi membanggakan pada gelaran dua tahunan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional yang diselenggarakan KORPRI. Pada tahun 2022, MTQ KORPRI diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat,  mulai tanggal 6-13 November 2022. Kemendikbudristek berhasil meraih satu piala peringkat terbaik ke-III pada cabang Do'a Putra yang diwakili oleh M. Shalehuddin Al Ayubi, S.I.Kom., M.Hum., Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) Ahli Muda dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. 

 

Pada cabang do'a, peserta harus menghafalkan 3 paket do'a wajib dan 3 paket do'a pilihan berbahasa Arab, dan akan dipilih secara acak pada saat berlomba. 6 peserta terbaik akan dipilih oleh dewan hakim untuk selanjutnya masuk ke babak final.

 

Pada babak final, ke-6 peserta harus kembali menunjukkan kemampuan dan kefasihannya dalam membawakan doa tanpa melihat teks. Dewan hakim memberikan penilaian berdasarkan 3 indikator penilaian, yaitu: hafalan dan keutuhan isi, tajwid dan ketepatan pengucapan, fashohah dan penghayatan.

 

Penampilan terbaik diberikan oleh para finalis. Hingga akhirnya dewan hakim memutuskan para pembaca doa terbaik MTQ VI KORPRI Tingkat Nasional diberikan kepada :

 

1. Terbaik I : Pemprov Aceh

2. Terbaik II : Kementerian Agama

3. Terbaik III : Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

4. Harapan I : Kementerian Dalam Negeri

5. Harapan II : Pemprov DKI Jakarta

6. Harapan III : Kementerian Keuangan

 

Selamat untuk Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Korpri mengaji, Korpri berbakti, Korpri berkontribusi, untuk Indonesia Mulia.

 

#kemdikbudristek

#gtkkemdikbud

#pauditupenting

#dikmasstrategis

Selengkapnya 
Mendikbudristek Luncurkan Merdeka Belajar Episode ke-22

Mendikbudristek Luncurkan Merdeka Belajar Episode ke-22

Jakarta, 7 September 2022 -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah melakukan berbagai transformasi Merdeka Belajar di semua jenjang, baik pendidikan dasar dan menengah hingga pendidikan tinggi guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Untuk menyelaraskan capaian perubahan tersebut, Kemendikbudristek telah menyusun arah baru transformasi dalam pendidikan tinggi salah satunya dengan meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kedua Puluh Dua: Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“Arah baru transformasi seleksi masuk PTN dilakukan melalui lima prinsip perubahan, yaitu mendorong pembelajaran yang menyeluruh, lebih berfokus pada kemampuan penalaran, lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik, lebih transparan, serta lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana, tetapi juga diploma tiga dan diploma empat/sarjana terapan,” disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat peluncuran Merdeka Belajar Episode Kedua Puluh Dua secara daring di Jakarta, Rabu (7/9).

Dikatakan Mendikbudristek, ada tiga transformasi seleksi masuk PTN. “Pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi, kemudian seleksi nasional berdasarkan tes, dan yang ketiga adalah seleksi secara mandiri oleh PTN,” tutur Mendikbudristek.

Seleksi nasional berdasarkan prestasi

Pada seleksi nasional berdasarkan prestasi, Mendikbudristek menjelaskan bahwa seleksi akan berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Dengan pemberian bobot yang tinggi ini, diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Sedangkan untuk pembobotan sisanya, maksimal 50 persen diambil dari komponen penggali minat dan bakat. Hal ini bertujuan agar peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam.

“Dengan demikian, peserta didik didorong untuk fokus pada keseluruhan pembelajaran serta menggali minat dan bakatnya sejak dini. Nantinya peserta didik diharapkan agar menyadari bahwa semua mata pelajaran adalah penting dan agar mereka membangun prestasinya sesuai minat dan bakat,” jelas Mendikbudristek.

Seleksi nasional berdasarkan prestasi menggantikan Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN). Sebelumnya, Mendikbudristek menyampaikan bahwa pada jalur SNMPTN calon mahasiswa dipisahkan berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. “Padahal untuk sukses di masa depan peserta didik perlu memiliki kompetensi yang holistik dan lintas disipliner. Contohnya, seorang pengacara harus punya ilmu dasar tentang hukum, tetapi juga harus memiliki ilmu komunikasi yang jadi pembeda,” ujar Mendikbudristek.

Seleksi nasional berdasarkan tes

Transformasi seleksi nasional masuk PTN yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes. Nantinya, seleksi akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Sebelumnya, diungkapkan Mendikbudristek bahwa pada jalur Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) ujian dilakukan dengan menggunakan banyak materi dari banyak mata pelajaran yang secara tidak langsung memicu turunnya kualitas pembelajaran dan peserta didik kurang mampu menjadi lebih sulit untuk dapat sukses pada jalur ini.

“Kali ini berbeda. Dalam seleksi ini, tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik yang mengukur empat hal yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Soal pada seleksi ini akan menitikberatkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan,” ungkap Mendikbudristek.

Dengan demikian, Mendikbudristek mengatakan bahwa skema seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes. “Kerja sama antara peserta didik dan guru melalui pengasahan daya nalar akan meningkatkan kesuksesan peserta didik pada jalur seleksi berdasarkan tes,” imbuhnya.

Seleksi secara mandiri oleh PTN

Berikutnya, mekanisme ketiga dalam transformasi seleksi masuk PTN adalah melalui seleksi secara mandiri oleh PTN. Pada jalur ini, pemerintah mengatur agar seleksi diselenggarakan secara lebih transparan dengan mewajibkan PTN untuk melakukan beberapa hal sebelum dan setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri.

Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri, PTN wajib mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi/fakultas; metode penilaian calon mahasiswa yang terdiri atas tes secara mandiri, kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes, dan/atau metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan; serta besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi.

Lebih lanjut disampaikan Mendikbudristek, sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri PTN diwajibkan mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi; masa sanggah selama lima hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi; dan tata cara penyanggahan hasil seleksi.

Pelibatan masyarakat untuk transparasi dan akuntabilitas proses seleksi

Mendikbudristek juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan, sehingga seleksi secara mandiri dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, seleksi mandiri oleh PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial. Dengan mekanisme baru ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri di PTN.

“Apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pada laman https://wbs.kemdikbud.go.id atau https://kemdikbud.lapor.go.id,” imbau Mendikbudristek.

Melalui transformasi seleksi masuk PTN yang lebih adil diharapkan akan mendorong perbaikan iklim pembelajaran di pendidikan menengah sehingga menghasilkan calon mahasiswa yang semakin kompeten. Menutup paparan, Mendikbudristek menyampaikan pesan. “Bangsa yang maju selalu dapat memberi kesempatan kepada orang yang memiliki bakat dan bekerja keras,” pungkasnya.


Selengkapnya 
Membentuk Agen ujung tombak Perubahan Menuju Generasi yang lebih baik

Membentuk Agen ujung tombak Perubahan Menuju Generasi yang lebih baik

Serang – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Direktorat Guru PAUD dan Dikmas) melaksanakan Program Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan Stunting Angkatan III, Regional Banten, bertempat di Swissbell Hotel Kabupaten Serang.

Mewakili Direktur Guru PAUD dan Dikmas, Dr. Endang   Setiawati, S.S., M.M. selaku Kepala Subbag Tata Usaha Direktorat Guru PAUD dan Dikmas membuka pelaksanaan Bimtek PCP ini didampingi oleh Sri Lestari Yuniarti, S.Pd., M.Ed. yang merupakan Sub Koordinator Kelompok Kerja Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI).

“Dalam kegiatan ini peserta diharapkan dapat menjadi agen atau ujung tombak perubahan menuju generasi yang lebih baik khususnya dalam penurunan stunting di Indonesia”, ungkap Yuni.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 7 s.d. 12 Juni 2022 ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, dan Kota Sukabumi dengan masing-masing sebanyak 20 peserta dibagi menjadi dua, kelas A dan kelas B.

Peserta yang hadir dalam bimtek ini sudah mengikuti dan dinyatakan lulus program Diklat Diksar, memiliki latar belakang Pendidikan Strata (S1), dan direkomendasikan langsung oleh Dinas Pendidikan setempat.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya Percepatan Penurunan angka stunting. Diawali dengan peluncuran Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi lima pilar. Pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Perpres RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam percepatan penurunan stunting melalui PAUD kelas pengasuhan. Selain itu pada kegiatan Bimtek ini juga disosialisasikan terkait perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, berbagi praktik baik (best practice) tentang peningkatan kompetensi pendidik PAUD dan pelaksanaan kelas pengasuhan, serta mempersiapkan daerah dan desa dalam menyusun rencana kegiatan untuk peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam pelaksanaan kelas pengasuhan Anak Usia Dini (AUD).

Kegiatan ini mendapat respon positif dari salah satu narasumber, Dr. Widia Winata, M.Pd.. Widia mengungkapkan “Peserta mengikuti kegiatan dengan antusias karenabisa bertatap muka langsung dengan narasumber dan berkomunikasi dengan peserta lainnya. Peserta juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh narasumber secara berkelompok. Materi yang disampaikan dapat diserap langsung oleh peserta bisa langsung dipraktikkan di dalam kelas dan lebih terkontrol. Narasumber merevisi bahan tayang yang disesuaikan dengan kebijakan baru seperti Merdeka Belajar PAUD, core kompetensi Guru PAUD, dan strategi penanganan stunting menjadi lebih riil dengan memanfaatkan TIK”.

Senada dengan pesan yang disampaikan oleh salah satu narasumber, Wiwin Supiati, S.Pd. salah seorang peserta dari TK Little Abdullah School, Cilegon, menuturkan “Saya merasa sangat senang mengikuti Pelatihan Calon Pelatih Diksar Program Percepatan Penurunan Stunting Angkatan III Tahun 2022 ini, karena benar-benar memberikan banyak ilmu dan menambah wawasan saya. Banyak pencerahan-pencerahan yang saya dapatkan dari para pemateri yang luar biasa keilmuannya dan selalu bersemangat membagi ilmunya kepada para peserta PCP.”

Setelah melakukan serangkaian kegiatan, peserta Bimtek PCP melakukan praktik melatih (microteaching) yang merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan kegiatan diantaranya pretest, sesi pembelajaran tatap muka dengan membahas satu materi kebijakan, sembilan mata diklat keahlian dan enam mata diklat kepelatihan, posttest, praktik melatih (microteaching) dan tugas mandiri yaitu tugas yang dikerjakan pasca pelatihan. Kegiatan ini ditutup oleh Dra. Nike Kusumahani, M.Pd. selaku Koordinator Pokja PAUD HI.  

(Pandu Junidhiawan, Direktorat Guru PAUD dan Dikmas).


Selengkapnya 
Mencetak Tenaga Pelatih melalui PCP Dikjang Tk. Dasar

Mencetak Tenaga Pelatih melalui PCP Dikjang Tk. Dasar

Direktorat Guru PAUD dan Dikmas menggelar Bimbingan Teknis Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Diklat Berjenjang Tingkat Dasar Program Percepatan Penurunan Stunting perdana angkatan I Tahun 2022, Cirebon 30 Mei – 4 Juni 2022 di Hotel Swissbel Cirebon. Pelatihan PCP ini dibuka oleh Koordinator PAUDHI, Ibu Nike Kusumahani mewakili Ibu Direktur Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.

Nike sebagai Koordinator Kelompok Kerja Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) dan Stunting, Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas menyatakan, “Untuk memenuhi Diklat Berjenjang Tingkat Dasar yang optimal, maka Dit Guru PAUD dan Dikmas melalui Pokja PAUDHI dan Stuting berupaya mencetak tenaga pelatih yang bermartabat, handal, dan professional melalui pelatihan daring dan luring.”

Selain memiliki pengetahuan yang memadai, pelatih juga harus memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran, pengasuhan, etika, dan karakter serta pendidikan andragogi untuk mempunyai kemampuan dalam berinteraksi dengan peserta pelatihan. Pelatih bertanggung jawab atas penyampaian materi serta hasil penilaian peserta. “Dengan demikian, ketersediaan pelatih yang mumpuni bisa tercukupi,” ucapnya.

Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi GTK PAUD dalam upaya peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing yang dilakukan secara berkesinambungan, sekaligus dalam rangka Misi Dukungan Pelaksanaan (Implementation Support Mission/ISM) untuk Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY). Kegiatan PCP Diklat Berjenjang Tingkat Dasar progam penanganan stunting tertuang dalam Matriks Agreed Action dalam capaian Disbursement Linked Indicator (DLI) poin 4 Percepatan Penurunan Stunting. Kegiatan ini merupakan langkah awal bagi Direktorat Guru PAUD dan Dikmas untuk mensosialisasikan program percepatan penurunan stunting sekaligus mempersiapkan 2.000 orang GTK PAUD sebagai pelatih diklat berjenjang tingkat dasar yang sensitif gizi di kabupaten/kota lokus stunting.

Tujuan kegiatan ini adalah mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam percepatan pencegahan stunting melalui PAUD kelas pengasuhan, perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, berbagi praktik baik (best practice) tentang peningkatan kompetensi pendidik PAUD dan pelaksanaan kelas pengasuhan serta mempersiapkan daerah dan desa dalam menyusun rencana kegiatan untuk peningkatan kompetensi pendidik PAUD dalam pelaksanaan kelas pengasuhan Anak Usia Dini (AUD).

Alur pelatihan PCP dilaksanakan dengan pembukaan, penjelasan teknis, materi keahlian yang meliputi: Konssep dasar PAUD, Perkembangan, pengenalaan, Cara belajar anak usia dini, Perencanaan pembelajaran, penilaian, Etika dan karakter anak usia dini. Juga disampaikan materi kepelatihan yang meliputi Etika dan karakter pelatih, Pendidikan orang dewasa (andragogi), Pengelolaan kelas dan pelatihan, Strategi dan evaluasi mapun Penyusunan rencana pelaksana pembelajaran pelatihan.

Dalam pidato penutupnya, Widyaprada Ahli Utama Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Kemendikbudristek, Agung Nugroho Marey. “Guru dan Tenaga Kependidik PAUD harus mulai memahami materi diklat berjenjang tingkat dasar yang telah ditambahkan substansi materi tentang gizi sensitif,  baik terkait pola makan, pola asuh dan pola sanitasi lainnya sehingga mampu mendorong proses stimulasi bagi anak usia 0-2 tahun pada kelas-kelas pengasuhan di masing-masing kabupaten/kota sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting” kata Agung.

Pelatihan Calon Pelatih Diklat Berjenjang Tingkat Dasar pada 2022 ini akan diadakan di lima belas regional di Indonesia dengan proses daring atau luring yang targetnya 2000 orang calon pelatih diklat. Kegiatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan kekinian masalah PAUD seperti pendidikan karakter dan pencegahan stunting. Materi yang terbarukan serta narasumber yang kompeten, menjadi kunci pelatihan calon pelatih yang optimal.

Diharapkan, tahun mendatang hasil dari pelatihan tersebut bisa bermanfaat banyak dalam peningkatan kualitas PAUD, khususnya memperluas akses guru PAUD mendapatkan pelatihan yang bermutu (Diklat Berjenjang) guna meningkatkan kompetensi guru, mutu layanan PAUD dan perkembangan anak usia dini. Dan di tahun 2023 semoga bisa dilaksanakan 114 kabupaten/kota yang belum ada calon pelatih diklat.

Penulis: @KangDzaky (PTP Ahli Muda Dit. Guru PAUD Dikmas)



Selengkapnya 
Tanya Kita